Kepramukaan di Indonesia
Pendidikan kepramukaan di Indonesia merupakan salah satu segi pendidikan nasionalyang penting, yang merupakan bagian dari sejarah perjuangan Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sejarah kepramukaan di Indonesia perlu kita pelajari, yaitu dengan maksud:
· Agar mengetahui proses
pembentukan dan perkembangan Gerakan Pramuka dan mengetahui pula perananapa yang dilakukan dalam perjuangan Bangsa Indonesia.
pembentukan dan perkembangan Gerakan Pramuka dan mengetahui pula perananapa yang dilakukan dalam perjuangan Bangsa Indonesia.
· Agar mengetahui dan menginsyafi kedudukan Gerakan Pramuka dalam hubungan dengan sejarah perjuangan Bangsa Indonesia.
· Agar dapat memahami kebijaksanaan dalam menyelenggarakan usaha penddikan kepramukaan di Indonesia.
Lord Robert Baden Powell Of Gilwell
1. Pada tahun 1908, Mayor Jenderal Robert Baden Powell dari Inggris melancarkan suatu gagasan tentang pendidikan di luar sekolah untuk anak-anak Inggris, dengan tujuan supaya mereka menjad manusia Inggris, warga Inggris dan anggota masyarakat Inggris yang baik, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan Kerajaan Inggris Raya ketika itu.
2. Untuk itu beliau mengarang sebuah buku yang terkenal, yaitu buku “Scouting for Boys”. Buku ini memuat cerita pengalaman beliau dan latihan apa yang diperlukan untuk para Pramuka.
3. Gagasan Baden Powell itu jitu, cemerlang dan sangat menarik sehingga dilaksanakan juga di negara-negara lain. Diantaranya di Belanda (Padvinder, Padvinderij).
4. Oleh orang Belanda, gagasan itu kemudian dibawa dan dilaksanakan juga di daerah jajahannya, dan didirikan oleh orang Belanda di Indonesia, organisasi yang bernama NIPV (Nederland Indische Padvinders Vereeniging = Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda).
5. Pemimpin-pemimpin dalam gerakan nasional mengambil alih gagasan Baden Powell, dan dibentuklah organisasi-organisasi kepanduan yang bertujuan membentuk manusia Indonesia yang baik yaitu menjadi kader Pergerakan Nasional. Didirikan bermacam-macam organisasi kepanduan antara lain JPO (Javaanse Padvinders Organizatie), JJP (Jong Java Padvindery), NATIPIJ (Nationalle Islamitische Padvinder), SIAP (Sarekat Islam Afdelling Padvindery), HW (Hisbul Wathon) dan sebagainya.
6. Sumpah pemuda yang dicetuskan dalam Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, benar-benar menjiwai gerakan kepanduan nasional Indonesia untuk bergerak lebih maju.
7. Adanya larangan Pemerintah Hindia Belanda, kepada organisasi Kepanduan di luar NIPV untuk menggunakan istilah Padvinders dan Padvindery, maka KH. Agus Salim menggunakan istilah Pandu dan Kepanduan untuk menggantikan istilah asing Padvinders dan Padvindery itu.
8. Dengan meningkatnya kesadaran nasional Indonesia, maka timbulah niat untuk menggerakan pesatuan antara organisasi-organisasi kepanduan. Ini menjadi kenyataan pada tahun 1930 dengan adanya INPO (Indonesische Padvinders Organizatie), PK (Pandu Kesultanan) dan PPS (Pandu Pemuda Sumatera) berdiri menjadi satu organisasi yaitu KBI (Kepanduan Bangsa Indonesia). Kemudian terbentuklah suatu federasi yang dinamakan Persatuan Antar Pandu-Pandu Indonesia (PAPI) pada tahun 1931, yang kemudian berubah menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI) pada tahun 1938.
9. Waktu pendudukan Jepang (Perang Dunia II), oleh penguasa Jepang di Indonesia, organisasi kepanduan di Indonesia dilarang adanya. Tokoh-tokoh Pandu banyak yang masuk dalam organisasi Seinendan, Keibodan dan Pembela Tanah Air (PETA).
10.Sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di waktu berkobarnya perang kemerdekaan, dibentuklah organisasi kepanduan yang berbentuk kesatuan, yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945 di Solo, sebagai satu-satunya organisasi kepanduan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
11.Setelah pengakuan kedaulatan maka di dalam alam Liberal, terbukalah kesempatan kepada siapapun untuk membentuk organisasi-organsasi kepanduan. Berdirilah kembali organisasi GW, SIAP, Pandu Islam Indonesia, Pandu Kristen, Pandu Katolik, KBI dan lain-lainnya.
12.Menjelang tahun 1961, Kepanduan Indonesia telah terpecah-pecah menjadi lebih dari 100 organisasi kepanduan, satu keadaan yang terasa sangat lemah, meskipun sebagian dari organisasi itu terhimpun di dalam tiga federasi, yaitu satu organisasi-organisasi kepanduan putera dan dua federasi organisasi-organisasi kepanduan puteri, yaitu IPINDO (Ikatan Pandu Indonesia) tanggal 13 September 1951, POPPINDO (Persatuan Organisasi Pandu Puteri Indonesia) pada tahun 1954, dan PKPI (Persatuan Kepanduan Puteri Indonesia). Pada tahun 1965, IPINDO berhasil menyelenggarakan Jambore Nasional I di Pasar Minggu, Jakarta.
13.Merasa mengalami kelemahan itu, maka ketiga federasi tersebut meleburkan diri menjadi satu federasi yang diberi nama PERKINDO (Persatuan Kepanduan Indonesia). Akan tetapi hanya kira-kira 60 buah saja dari 100 buah lebih organisasi kepanduan itu yang ikut di dalam federasi PERKINDO, dan jumlah anggota secara keseluruhan kurang lebih hanya 500.000 orang.
14.Di dalam federasi itu, sebagian daripada 60 organisasi-organisasi anggota PERKINDO, terutama yang ada di bawah onderbouw organisasi politik atau organisasi massa tetap berhadap-hadapan, berlawanan satu sama lain, sehingga tetap terasa lemahnya gerakan kepanduan Indonesia.
15.PERKINDO membentuk suatu panitia untuk memikirkan suatu jalan keluar. Panitia ini menyimpulkan bahwa selain lemah, terpecah-pecah, gerakan kepanduan Indonesia itu lemah pula karena terpaku dalam cengkeraman gaya lama yang tradisionil daripada kepanduan Inggris, pembawaan dari luar negeri. Hal ini berakibat bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh gerakan kepanduan Indonesia itu belum disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan bangsa dan masyarakat Indonesia, maka ketika itu gerakan kepanduan kurang memperoleh tanggapan dari bangsa dan masyarakat Indonesia. Kepanduan hanya berjalan di kota-kota besar dan disitupun hanya terdapat pada lingkungan orang-orang yang sedikit banyak sudah berpendidikan barat.
16.Kelemahan gerakan kepanduan Indonesia itu mau dipergunakan oleh pihak komunis sebagai alasan untuk memaksakan gerakan kepanduan di Indonesia menjadi gerakan pionier muda seperti yang terdapat di negara-negara komunis.
17.Akan tetapi kekuatan Pancasila di dalam PERKINDO menentangnya, dan dengan bantuan Perdana Menteri Juanda, maka perjuangan mereka menghasilkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 238 Tahun 1961, tentang Gerakan Pramuka, yang pada tanggal 20 Mei 1961 ditandatangani oleh Ir. Juanda sebagai Pejabat Soekarno sedang berkunjung ke negeri Jepang.
18.Gerakan Pramuka adalah suatu perkumpulan yang berstatus non-govermental (bukan badan pemerintah) dan yang berbentuk kesatuan. Gerakan Pramuka diselenggarakan menurut jalan aturan demokrasi, dengan pengurusnya (Kwartir Nasional, Kwartir Daerah, Kwartir Cabang dan Kwartir Ranting) dipilih dalam musyawarah.
19.Semua organisasi-organisasi kepanduan di Indonesia, kecuali yang diselenggarakan oleh komunis meleburkan diri ke dalam Gerakan Pramuka.
Logo Gerakan Pramuka
20.Di dalam Keputusan Presiden No. 238 Tahun 1961 tersebut di atas, Gerakan Pramuka oleh pemerintah ditetapkan sebagai satu-satunya badan di wilayah Republik Indonesia yang diperbolehkan menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi anak-anak dan pemuda-pemuda Indonesia. Organisasi lain yang menyerupai, yang sama sifatnya dengan Gerakan Pramuka dilarang adanya.
21.Di dalam Anggaran Dasar Gerakan Pramuka ditetapkan bahwa dasar Gerakan Pramuka adalah Pancasila dan di dalam Anggaran Dasar itu ditetapkan pula bahwa Gerakan Pramuka bertujuan mendidik anak-anak dan pemuda-pemuda Indonesia dengan prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan yang pelaksanaannya diserasikan dengan keadaan, kepentingan dan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia agar supaya menjadi manusia-manusia Indonesia yang berguna bagi pembangunan bangsa dan negara.
22.Ketentuan di dalam Anggaran Dasar Gerakan Pramuka tentang prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan yang pelaksanaannya diserasikan dengan keadaan, kepentingan dan perkembangan bangsa dan masyarajat Indonesia itu ternyata kemudian membawa banyak perubahan yang membawa Gerakan Pramuka dapat mengembangkan kegiatan secara meluas.
Prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan sebagaimana dirumuskan oleh Lord Baden Powell itu tetap dipegang, akan tetapi cara pelaksanaannya itu dirubah, yaitu diserasikan dengan keadaan dan kebutuhan nasional di Indonesia. Dengan keadaan dan kebutuhan regional d masing-masing daerah di Indonesia, bahkan juga diserasikan dengan keadaan dan kebutuhan lokal di masing-masing desa di Indonesia.
23.Gerakan Pramuka itu ternyata jauh lebih kuat organisasinya, dan ternyata memperoleh tanggapan dari masyarakat luas, sehingga dalam waktu singkat organisasinya telah berkembang dari kota-kota sampai kampung-kampung dan desa-desa. Jumlah anggota-anggotanya meningkat dengan pesat.
24.Kemajuan pesat itu adalah juga berkat sistim Majelis Pembmbing yang dijalankan Gerakan Pramuka pada tiap tingkat, dari tiap tingkat Nasional sampai pada tingkat Gugus Depan.
25.Mengingat bahwa kira-kira 80% daripada penduduk Indonesia tinggal di desa dan mengingat pula bahwa kira-kira 75% adalah keluarga tani, maka Kwartir Nasional Gerakan Pramuka pada tahun organisasi yang pertama (tahun 1961) sudah menganjurkan supaya para pramuka menyelenggarakan kegiatan di bidang pembangunan masyarakat desa.
26.Pelaksanaan anjuran itu, terutama di Jawa Tengah dan di Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian di Jawa Timur dan Jawa Barat, telah menarik perhatian pemimpin-pemimpin masyarakat Indonesia. Maka pada tahun 1966, Menteri Pertanian dan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka mengeluarkan isntruksi bersama, yaitu tentang pembentukan Satuan Karya Pramuka Tarunabumi.
27.Satuan-satuan Karya Pramuka Tarunabumi itu dibentuk dan diselenggarakan khusus untuk memungkinkan adanya kegiatan-kegiatan Pramuka di bidang pendidikan cinta pembangunan pertanian dan pembangunan masyarakat desa secara lebih nyata dan lebih intensif.
Disamping itu pula, Satuan Karya Pramuka Dirgantara, Satuan Karya Bahari dan Satuan Karya Pramuka Bhayangkara, yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan cinta bahari, dan pendidikan cinta ketertiban masyarakat. Satuan-satuan karya tersebut terdiri dari Pramuka-Pramuka Penegak (16 - 20 Tahun) dan Pramuka-Pramuka Pandega (21 - 25 Tahun) yang berminat. Pramuka-Pramuka Siaga dan Pramuka-Pramuka Penggalang, yaitu yang berusia 7 - 10 tahun dan 11 – 15 tahun, tidak ikut dalam satuan-satuan karya tersebut. Akan tetapi para Penegak dan Pandega dalam gugus depannya menjadi instruktur bagi adik-adiknya dan rekan-rekan Pramukanya dalam kecakapan yang diperolehnya sebagai anggota Satuan Karya Pramuka.
Logo-Logo Satuan Karya Gerakan Pramuka
28.Kegiatan-kegiatan Satuan Karya Pramuka Tarunabumi ternyata membawa pembaharuan, bahkan membawa juga semangat untuk mengusahakan penemuan-penemuan baru (inovasi) pada pemuda-pemuda desa yang selanjutnya mempengaruhi seluruh rakyat desa.
29.Perluasan Gerakan Pramuka sampai di desa-desa, kegiatan di bidang pembangunan pertanian dan pembangunan masyarakat desa, dan pembentukan serta penyelenggaraan satuan-satuan karya Pramuka Tarunabumi telah mengalami kemajuan pesat, sehingga menarik perhatian badan internasional seperti FAO, UNICEF, UNESCO, ILO dan Boy Scout World Bureaue.
30.Dalam perkembangan masyarakat Indonesia dewasa ini, dihadapi problem-problem sosial, seperti kepadatan penduduk, urbanisasi, pengangguran dan sebagainya. Berhubung dengan itu, maka pada tahun 1970, Menteri Transmigrasi dan Koperasi dan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka mengeluarkan suatu instruksi, yaitu tentang partisipasi Gerakan Pramuka dalam menyelenggarakan transmigrasi dan pembinaan Gerakan Koperasi.
31.Dan berhubung dengan masalah drop-out (anak-anak yang berhenti sekolah di tengah jalan), maka Gerakan Pramuka juga mengarahkan perhatiannya kepada pendidikan kejuruan, untuk memberi bekal hidup kelak kepada anak-anak, pemuda-pemuda, terutama kepada siswa yang mengalami drop-out tersebut. Untuk itu dadakan kerjasama dengan Departemen Perindustrian.
32.Dalam rangka usaha peningkatan kecakapan keterampilan dan bakti masyarakat Gerakan Pramuka mengadakan kerjasama dengan banyak isntansi, seperti; Palang Merah Indonesia, Bank Indonesia (Tabanas, Tappelpram), Departemen Pekerjaan Umum, Departemen P dan K, Departemen Agaman dan lan-lain.
Selain itu terdapat juga beberapa website yang membahas mengenai Sejarah Gerakan Pramuka di Indonesia ini, salah satunya adalah pada link berikut ini:
Sumber : Pedoman Lengkap Gerakan Pramuka, Karya M. Amin Abbas, dkk. Tahun 2008. Surabaya, Penerbit Halim Jaya.
Social Media